SALAHKAH BILA ‘AKU’ BERUTANG?

” Hati-hati dengan pengeluaran-pengeluaran kecil. Kerusakan kecil dapat menyebabkan kapal besar tenggelam”

 --- (Anonim) ---

                                                                                                Oleh Bram Garung*

Selayang Pandang Utang

            "HATI-HATI, UTANG KITA SUDAH MELAMPAUI BATAS AMAN! (a thread)," tulis Fadli Zon, dikutip dari akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (14/4). ia memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 36 persen hingga 38 persen akhir tahun. Dengan asumsi inflasi di bawah 5 persen dan PDB di kisaran Rp16.300 triliun.

"Saya khawatir, krisis kesehatan akibat corona ini akan dijadikan dalih oleh Pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara, jadi bukan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran," imbuhnya.  (CNN Indonesia, Selasa, 14/04/2020)

            Benarkah tudingan tersebut? Apakah benar pengelolaan utang Indonesia compang-camping? Atau kembali ke pertanyaan dasarnya, mengapa perlu berutang?

Dilema Ibu dan Hidup Anaknya

            Kita kerap mendengar istilah Indonesia sebagai tanah tumpah darah, Ibu Pertiwi. Sebagai seorang Ibu, Ibu Per, sapaan akrab ibu Pertiwi, dengan anak-anak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak cukup kaya untuk memberi gizi yang baik bagi anak-anaknya, tidak cukup kaya untuk menyekolahkan semua anaknya saat ini, dan tidak cukup kaya untuk membiayai biaya perawatan anak-anaknya yang sakit. Jadi, apakah Ibu Per baru akan memberi gizi yang baik bagi anak-anaknya setelah memiliki beberapa mobil mewah?, apakah Ibu Per baru akan meyekolahkan anak-anaknya sampai ia memiliki kuasa? dan, Apakah ibu Per baru akan memberikan perawatan bagi anaknya yang sakit setelah memiliki harta berlimpah?

            Bukankah sebagai seorang ibu akan berusaha semampunya umtuk memberi gizi yang baik bagi anak-anaknya, bukankah seorang Ibu rela menanggung malu agar anaknya bisa bersekolah? , bukankah seorang ibu rela berdarah-darah agar anaknya bisa sembuh?. Sebab, ia tahu, bahwa anaknya tidak akan cukup kuat jika harus menunggu dirinya bergelimang mobil mewah, ibu Per sadar, bahwa otak anak-anaknya tidak encer lagi jika harus menuggu 20 tahun untuk mengenyam pendidikan, Ia tahu, anaknya tidak cukup kuat bertahan jika harus menunggu kiriman uang tiba untuk melakukan pengobatan. Jadi, salahkah Ibu Per berhutang? Salahkah Indonesia berhutang?

Baca Juga : “REVITALISASI PERAN KAUM MUDA : KEMBALIKAN PESAN SEJARAH YANG TERABAIKAN!!!”

Cuitan  Mahasiswa: Mengupas Sedikit, Walau Kurang Dalam

Tak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai sisi. Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas misalnya, yang menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi..

Gambar 1 : Perkembangan Pembiayaan Utang (Neto) dan Anggaran Infrastruktur

          Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana Belanja Negara lebih besar daripada Pendapatan Negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Namun demikian, Pendapatan Negara belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan/utang.     

Namun, seperti cuitan Bapak Fadli Zon dalam kutipan di atas, muncul pertanyaan, apakah utang kita dikelola dengan baik? Apakah utang kita masih aman?

            Terdapat 3 indikator risiko yang menunjukkan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik [i], antara lain:

1. Penurunan Porsi Kepemilikan Asing Dalam Utang Pemerintah

Data menunjukkan bahwa rasio utang dalam valuta asing, terhadap total utang pemerintah terus menurun dari 2015 sebesar 44,5% ke 38,6% di 2018. Hal ini menunjukkan risiko utang yang berasal dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat ditekan. Artinya utang Indonesia tidak terdampak apabila ada pengaruh dari luar negeri/global.

2. Kenaikkan Rasio Utang dengan Tingkat Bunga Tetap terhadap Total Utang Pemerintah

Data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir rasio ini meningkat dari 86,3% ke 89,6%. Hal ini berarti risiko utang pemerintah tidak terlalu terpengaruh oleh situasi pasar yang tidak stabil (floating).

3. Kenaikan Rasio Utang yang Jatuh Tempo Lebih dari 3 Tahun terhadap Total Utang Pemerintah

Data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir rasio ini meningkat dari 21.4% ke 26.5%. Hal ini berarti risiko beban pembayaran utang pemerintah dalam jangka pendek memiliki tren menurun, artinya alokasi pembayaran utang dalam APBN akan mengecil, seiring dengan meningkatnya porsi utang yang memiliki jatuh tempo menengah/panjang, sehingga setiap tahunnya APBN tidak akan terbebani oleh cicilan utang dan dapat dialokasikan untuk belanja produktif lainnya.

Data terakhir yang saya himpun, posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2020 mencapai Rp 5.192,56 triliun [ii]. Utang ini mengalami kenaikan sebesar Rp 244,38 triliun dibandingkan dengan Februari yang tercatat Rp 4.948,18 triliun.

Peningkatan posisi utang dinilai karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga terdapat selisih kurs sebesar Rp 2.133 per US$. Hal ini terutama disebabkan oleh tekanan dan ketidakpastian global termasuk sejak merebaknya virus Corona atau Covid-19. Dampak dari pandemi Covid-19 ini juga mengharuskan pemerintah mengeluarkan stimulus baik di sektor kesehatan dan ekonomi yang mengakibatkan defisit anggaran harus melebar dari perkiraan awal di APBN 2020.

Namun,  rasio utang ini sebesar 32,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang ini masih tergolong aman, jauh di bawah yang ditetapkan UU keuangan negara, maksimal sebesar 60% dari PDB.

Kesimpulan

            Kita menyadari bahwa kebutuhan bangsa kita sekarang ini bukan sekadar dalam urusan jangka pendek, yakni konsumsi semata, tetapi juga adanya urgensi untuk investasi jangka panjang, baik lewat investasi dalam bidang infrastruktur, bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Utang, sebagai salah satu salah satu sumber pendanaan  investasi jangka panjang pemerintah, merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua masyarakat berhak mengakses pelayanan dasar minimum yang sama, bukan sekadar gaungan indah dalam lima dasar negara. Yang menjadi fokus utama pemerintah sekarang ialah bagaimana menerapkan prinsip Value for Money dalam pengelolaan utang dalam bingkai efisiensi dan efektifitas, profesionalisme dan prudent guna mencapai pengelolaan utang yang optimal, demi kemajuan peradaban saat ini, maupun generasi yang akan datang.

               Hendaknya para policy maker, maupun kita semua, sebagai anak tercinta Ibu Pertiwi memegang teguh adagium ini:     

” Hati-hati dengan pengeluaran-pengeluaran kecil. Kerusakan kecil dapat menyebabkan kapal besar tenggelam” --- (Anonim) ---

Salam Perubahan …

*Penulis adalah mahasiswa, anak ibu pertiwi,

   pengagum Sarai, dan penyimak berita.

                                                                      (@bramgarung)

---

[i] https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang, diakses pada Senin, 11 Mei 2020, 13.48 WIB.

[ii] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200420090442-4-153005/utang-pemerintah-per-maret-2020-rp-5192-t-ini-rinciannya, diakses pada Senin, 11 Mei 2020, 14.41 WIB.