"𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐖𝐞 𝐆𝐨"
![]() |
| Kantor Desa Lelen Bala (Dok. Pribadi) |
Just another free Blogger theme
![]() |
| Kantor Desa Lelen Bala (Dok. Pribadi) |
Lonjakan signifikan harga pada sektor pangan dan energi pun kian terasa di dunia. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat stok bahan pangan dan energi global. Krisis pada pangan dan energi membuat negara-negara global waspada akan tekanan inflasi dan juga resesi.
Volatilitas ini juga menyebabkan
ekonomi negara-negara dunia saling bergejolak satu sama lain. Terjadinya
gejolak pasar global seperti pasar modal, pasar valuta asing (valas), serta
pasar uang membuat perekonomian dunia menjadi terombang-ambing. Terombang-ambingnya
ekonomi global merupakan awal dari krisis ekonomi global. (Hutagaol, 2022).
Potensi Ancaman
Resesi
Resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, serta menurunnya kegiatan dagang dan industri (Kristanti, 2021). Selain itu resesi juga dapat diartikan sebagai kemunduran aktivitas ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat, serapan belanja negara, investasi sektor riil, dan tingkat ekspor-impor (GDP).
Secara teknis, resesi didefinisikan ketika pertumbuhan GDP minus atau negatif berbanding tahun lalu dan terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. Salah satu faktor utama dibalik perkiraan resesi global pada 2023 adalah lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasokan global, memicu krisis, terutama di sektor pangan dan energi, yang pada gilirannya mempercepat inflasi yang tinggi di berbagai negara.
Hal ini diperparah dengan adanya Scarring Effect akibat pandemi Covid-19 yang masih dirasakan yang cukup memberikan dampak negatif pada perekonomian dunia, seperti yang terjadi di Indonesia di tahun 2020 dengan pasar pekerjaan formal menurun di bawah 40%. Penurunan pasar pekerja ini mengakibatkan meningkatnya angka PHK yang merupakan wujud nyata dari scarring effect.
Faktor lain yang
menstimulus terjadinya resesi pada 2023 ialah kenaikkan suku bunga. Selama
tahun 2022, Bank of England menaikkan suku bunga acuan sebesar
200 basis poin.
Pada saat yang
sama, The Fed menaikkan
suku bunga acuan sebesar
300 basis poin. Menanggapi hal
tersebut, Bank Indonesia
juga menaikkan suku bunga acuan
sebesar 50 basis
poin menjadi 4,25% guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong
investasi asing ke dalam negeri (Kompas, 28 September 2022). Kenaikan suku
bunga acuan secara
simultan oleh bank sentral
di seluruh dunia ini akan
berdampak pada pertumbuhan ekonomi
dan dapat menyebabkan resesi global.
Baca juga: Membaca Presidensi G20 untuk Indonesia
Dari sisi energi listrik misalnya, lebih dari 50% pasokan listrik domestik bersumber dari batu-bara yang sangat melimpah di Indonesia dengan cadangan batu-bara terbesar nomor 7 di dunia. Yang perlu menjadi perhatian dari sisi energi ialah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang mana konsumsi masyarakat selalu melampaui kapasitas produksi sejak tahun 2004.
Dari sisi ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan , sampai 12 Januari 2023, total stok beras Bulog saat ini 341 ribu ton yang terdiri dari 333 ribu ton atau 97,9 persen stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 7,1 ribu ton atau 2 persen stok komersial yang diproyeksikan dapat mengimbangi tingkat kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Hal ini menegaskan survei yang dilakukan Global Food Security Index (GFSI) yang menunjukkan score ketahanan pangan Indonesia tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya (Economist Impact, 2022).
Ketahanan finansial (perbankan) juga menjadi salah satu faktor penting mencegah Indonesia terjerumus ke dalam jurang resesi. Goncangan pada perbankan dapat berpengaruh ke banyak sektor yang bergantung pada pendanaan perbankan, bahkan berpotensi menimbulkan krisis keuangan seperti tahun 1998 dan 2008. Rasio Kredit Macet (Non Performing Loan/NPL) dan Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) dapat dijadikan indikator untuk melihat suatu negara memiliki ketahan perbankan yang baik atau tidak.
Menurut survei yang dirilis OJK, NPL Perbankan mengalami penurunan menjadi 2,68% di Akhir 2022 dari 2,78% per September 2022. Sementara, angka NPL yang wajar menurut Bank Indonesia (BI) maksimal pada level 5% atau dapat dikatakan, NPL Perbankan Indonesia masih tergolong wajar. Rasio kecukupan modal perbankan di Tanah Air hingga November 2022 juga tercatat cukup memadai yakni tercatat sebesar 25,49% dengan batas minimum menurut BI ialah 8%.
Masyarakat Harus
Apa?
Terlepas dari ketahanan sektor energi, pangan, dan finansial, kita perlu waspada akan adanya potensi yang mungkin terjadi yang dapat menghambat aktivitas ekonomi di tahun 2023. Adapun yang dapat kita siapkan guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2023, antara lain ialah pastikan memiliki dana darurat yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam keadaan mendesak.
Selain itu, pengeluaran-pengeluaran yang dirasa kurang penting dapat dikurangi dan dialokasikan pada tabungan atau investasi. Dinamika global juga berdampak pada instrumen investasi yang cenderung fluktuatif. Berinvestasi pada instrumen berisiko rendah dan likuid, seperti emas, deposito, dan reksadana pasar uang dapat menjadi pilihan bijak di tengah ketidakpastian global.
Harapannya, apapun yang akan terjadi selama tahun 2023, masyarakat setidaknya memiliki pemahaman dan persiapan yang baik serta mampu mengambil keputusan yang bijak dalam menentukan langkahnya.
Eksistensi forum Group of 20 (G20) merupakan representasi perekonomian global dengan berkontribusi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia (Bank Indonesia, 2022). Hal ini memunculkan ekspektasi yang tinggi pada forum ini guna menghasilkan langkah dan terobosan besar untuk mengatasi persoalan yang terjadi saat ini.
Isu mengenai krisis pangan, energi, kesehatan, hingga keuangan global menjadi topik hangat untuk dicari jalan keluarnya agar pemulihan ekonomi pascapandemi dapat dirasakan bersama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal.
Kegiatan ini seyogyanya bukan hanya memberikan dampak pada ekonomi nasional maupun Bali saja, tetapi menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Presidensi G20 di Indonesia tahun ini sebenarnya masih dibayang-bayangi dengan berbagai macam isu global yang tentu sangat berdampak pada kepentingan masing-masing negara anggota pada forum ini.
Pertama, adanya perang dagang antara China dan Amerika; Kedua, Pandemi Covid-19 dan kebijakan pengendaliannya; Ketiga, perang antara Rusia dan Ukraina yang belum berakhir, termasuk isu terkini terkait ketegangan antara China dan Taiwan.
Hal ini menuntut adanya strategi khusus dalam merumuskan kesepahaman antara negara-negara anggota di tengah berbagai kepentingan nasional masing-masing.
G20 dan Manfaat Nasional
Agenda pertemuan G20 yang sementara berjalan, berpusat pada dua jalur pertemuan yakni sherpa (sherpa track) dan jalur keuangan (finance track).
Jalur sherpa membahas isu-isu pembangunan dan perekonomian yang luas, meliputi: ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, energi, pemberdayaan perempuan, transportasi, pariwisata, perlindungan sosial, perubahan iklim, dan lain-lain. Jalur keuangan sendiri mengawal isu di bidang fiskal, sektor keuangan dan moneter.
Kedua jalur ini berkoordinasi dalam berbagai pertemuan dan puncaknya pada pertemuan tingkat kepala negara (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT) yang dilaksanakan di Bali pada 15-16 November 2022. Forum kali ini dihadiri 16 pimpinan negara anggota termasuk Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, dan Presiden Brasil Jair Bolsanor berhalangan hadir dalam agenda ini.
Diperkirakan kontribusi G20 mencapai US$533 juta atau sekitar Rp7,5 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2022. Konsumsi domestik yang didorong Presidensi G20 diperkirakan akan naik sampai dengan Rp1,7 triliun dan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33 ribu orang terutama pada sektor transportasi, akomodasi, meeting, exibition, dan UMKM.
G20 juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
Momentum presidensi ini juga hanya terjadi satu kali setiap generasi (20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.
G20 menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.
Mencapai “Recover Together, Recover Stronger”
Presidensi G20 tahun ini pada dasarnya berada pada posisi yang lebih berat dibanding presidensi sebelumnya, dimana tahun lalu, semua negara anggota memiliki fokus yang sama yakni ingin mendorong ekonomi domestik bertahan di tengah terpaan pandemi.
Di tahun ini, semua negara berada pada fase pemulihan dengan struktur dan kemampuan masing-masing negara yang berbeda dan Indonesia harus mampu mengarahkan semua negara tersebut agar dapat mencapai kondisi “recover together”.
Kesepahaman bersama para pemimpin negara terhadap poin-poin penting G20 menjadi suatu tujuan utama, walaupun dengan bentuk implementasi kebijakan yang berbeda. Hal ini dapat “dimaklumi” mengingat kondisi, kemampuan, dan struktur sosial masyarakat tiap negara anggota berbeda-beda.
Jadi, kesepakatan mutlak terhadap suatu kebijakan bukanlah tujuan utama pada forum G20 ini, melainkan memberikan ruang bagi masing-masing negara menghargai strategi masing-masing dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kondisi struktural, budaya, serta tujuan konstitusi masing-masing negara anggota.
Bagi Indonesia misalnya, bagaimana kesepahaman bersama di antara negara G20 dapat didetailkan menjadi tindakan konkret dan adaptif dengan kondisi nasional.
Ekonomi hijau bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi bagaimana mendefinisikan ekonomi hijau ala Indonesia; penguatan arsitektur kesehatan global, yang tidak hanya sekadar menanggulangi pandemi saat ini, tetapi mempersiapkan dunia yang lebih baik menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya, dan kesepahaman-kesepahaman lainnya yang perlu diadaptasi dengan kondisi Indonesia.
Poinnya ialah bagaimana masing-masing negara menuangkan kesepahaman bersama dalam presidensi G20 ini dalam setiap kebijakan masing-masing negara dengan batasan dan ketentuan yang telah disepakati bersama yakni untuk “Global Interests”, bukan “Own Interests”, guna mencapai, “recover together, recover stronger”.
APBNtalk#01
Pernahkah kita rehat sejenak dari
rutinitas kita dan berpikir tentang negara kita, Indonesia tercinta?. Mungkin
agak absurd dan aneh jika tidak ada angin, tidak ada hujan, kita berpikir
tentang Negara ini; bagaimana Negara ini dikelola; bagaimana roda kehidupan
masyarakat berputar, dan lain sebagainya. Namun, jika kita selami dan ulik
sekilas saja, akan banyak ditemukan hal dan istilah yang menarik dalam
menjalankan suatu Negara. Salah satu kata yang paling populer dan urgent dalam
siklus tersebut adalah uang Negara (APBN).
Hal ini sederhananya ibarat suatu
keluarga yang mengatur pendapatan dan pengeluarannya agar terjamin hidup
anggota keluarganya. Begitulah semangat APBN, APBN Kita untuk memastikan anak-anak
Ibu pertiwi terjamin hidup dan masa depannya. Terinspirasi dari dialog dalam Film
yang sedang booming yang dibintangi
Reza Rahadian dan Putri Marino , “Layangan Putus”, sudah sepantasnya
APBN kita terus bekerja untuk mencapai mimpi-mimpinya; It’s Our dream, not them agar masyarakat Indonesia terjamin dari
sisi kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan dasar
publik lainnya. Dalam konteks Covid-19 ini, it’s our dream agar APBN juga terus mendukung pemulihan
dampak sosial dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Direktorat
Jenderal Perbendaharan, dalam Film Layangan Putus sendiri diibaratkan
sebagai Lola, sahabat Kinan. Dalam film ini, Lola yang adalah seorang pengacara
digambarkan sebagai pribadi yang selalu mendasari segala sesuai dengan aturan
dan hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari Bendaraha Negara, peran Direktorat
Jenderal Perbendaharaan bukan sekedar juru bayar, namun memastikan setiap
rupiah uang negara mengalir, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian dan telah sesuai
dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Poinnya adalah APBN Kita bukanlah sekadar
tagline belaka tetapi telah menjadi our dream dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Pada akhirnya, Kita
semua sampai pada konklusi bahwa Kerja keras APBN semakin nyata, niscaya kemajuan
Indonesia semakin merata!!!.
-𝐛𝐫𝐚𝐦𝐠𝐚𝐫𝐮𝐧𝐠
BGtalk#04
Pernahkah kita men-checkout barang online karena tergiur dengan tawaran gratis ongkir?? Saya yakin tidak sedikit yang menjadikan tawaran ini sebagai pertimbangan utama dalam berbelanja online. Sekarang ini, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan e-commerce lainnya menjadikan gratis ongkir sebagai layanan unggulan masing-masing e-commerce. Pertanyaannya kemudian, mengapa gratis ongkir dianggap menarik??
Menurut Dan Ariely dalam bukunya yang berjudul Predictably Irational, gratis ongkir dianggap menarik karena:
Pembeli suka sesuatu yang gratis karena takut rugi dan menganggap sesuatu yang gratis tidak memiliki risiko kerugian sama sekali.
Pembeli benci dengan biaya tak terduga
![]() |
| Ilustarsi Literasi Keuangan |
Oleh Abram N. D.
Garung
(Mahasiswa Politeknik
Keuangan Negara STAN)
Dalam masa pandemi covid-19 kita sering menyaksikan berbagai “inovasi” dalam hal keuangan yang baru sebagai dampak dari banyaknya pemutusan hubungan kerja dan pembatasan sosial masyarakat. Begitu banyak orang dalam berbagai ragam profesi atau latar belakang menawarkan-ditawarkan “peluang” keuangan baru berupa instrumen investasi seperti saham, reksadana, cryptocurrency, forex, peer to peer lending, dan lainnya yang kerap kali masih terlihat awam di tengah masyarakat. Tak jarang, pinjaman online menjadi masif untuk merealisasikan “investasi” tersebut.
Bursa Efek Indonesia misalnya (Sindonews.com, 26/02/2021), mencatat jumlah investor sebanyak, 3,9 juta Single Investor Identification (SID) atau melonjak 56% dibandingkan posisi di akhir tahun 2019. Keuntungan investasi yang besar terkadang membuat orang-orang (baca: investor) melakukan segala cara untuk dapat mengakumulasi modal untuk melakukan investasi, termasuk melalui pinjaman online.
Padahal, investasi harusnya dimodali menggunakan uang yang tak
terpakai (idle cash). Kurangnya
literasi mengenai keuangan menjadi masalah tersendiri di tengah peningkatan
volume investasi.
FoMO: Takut Ketinggalan “Kereta”
Gerakan masif memulai investasi di
masa pandemi merupakan bentuk konfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki
masalah finansial yang urgen untuk diperhatikan. Gerakan ini banyak diinisiasi
oleh suatu trend di masyarakat yang membuat banyak orang takut ketinggalan
kereta; takut kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan secara finansial,
tanpa memiliki pemahaman yang komprehensif pada instrumen investasi terkait.
Boom, masyarakat terjerat FoMO!!!.
Hodkinson & Poropat (2014) mendefinisikan Fear of Missing Out sebagai ketakutan individu untuk tertinggal dan kehilangan seseorang. Fear of Missing Out (FoMO) dalam kamus Oxford didefinisikan sebagai kecemasan akan adanya peristiwa menarik atau mungkin hal menarik yang terjadi di tempat lain, kecemasan ini terstimulasi oleh hal yang ditulis di dalam media sosial seseorang/sesuatu.
Menurut
Przybylski dkk (2013), di dalam Fear of
Missing Out, terdapat tiga komponen untuk mengungkapkan kepuasan hidup,
yaitu ketakutan kehilangan peristiwa atau aktivitas berharga, ketakutan kehilangan
pengalaman berharga, dan ketakutan kehilangan percakapan dalam lingkaran
sosial.
Kasus
bunuh diri yang terjadi di Jakarta Selatan, pertengahan Maret 2021 yang diduga
akibat merugi di pasar modal, atau kasus yang menghebohkan dunia internasional,
ketika seorang pria di China yang bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke
tungku api pembakaran baja medio April lalu merupakan beberapa dari rentetan
kasus akibat merugi dalam investasi, dalam hal ini berupa saham atau pasar
modal. Hal serupa juga terjadi pada instrumen lain seperti forex, criptocurrency, dan lain sebagainya.
Hemat penulis, FoMO (baca: mengikuti
trend) dengan pengetahuan finansial (investasi) yang rendah, baik berupa money management, mental, dan aspek
pengetahuan dasar literasi keuangan lainnya yang menjadi penyebab masih
maraknya kasus-kasus serupa terjadi dalam dunia investasi. Di sinilah pentingnya membangun
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi merupakan bentuk
ejawantah dari pemerintahan partisipatif yang sering didengungkan para pakar.
Pada tataran ini, maka sungguh diharapkan peran serta pemerintah dan lapisan
masyarakat mengenai edukasi keuangan, terutama di saat trend investasi kian
menjamur di hampir seluruh lapisan sosial masyarakat. Pemerintah, baik pusat
maupun daerah, dituntut untuk kreatif dan inovatif mengoptimalkan literasi
keuangan ini.
Optimalisasi Literasi Keuangan
Adanya
korelasi yang erat antara tingkat literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan
personal maupun institusional mengisyaratkan peningkatan pemahaman literasi
keuangan yang komprehensif merupakan suatu keniscayaan. Optimalisasi literasi
keuangan merupakan tanggung jawab dan tantangan tersendiri bagi para
stakeholder dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dan akurat menuju
peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan masyarakat.
Organisation for Economic Co-operation and
Development atau OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai
pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut
keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan
pemahaman yang dimilikinya tersebut. Hal ini adalah dalam rangka membuat
keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well being) individu dan
masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.
Carpena et.al (2011) menyatakan ada 3 (tiga) dimensi dari literasi keuangan yaitu (1) keterampilan menghitung, (2) pemahaman tentang keuangan dasar, dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan.
Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang inilah
yang kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan
keuangan ini yang menjadi kalkulasi seseorang dalam menentukan keputusan
keuangan seseorang. Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat
mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan
sumber ekonominya.
Adanya
literasi keuangan yang baik secara ekplisit akan mereduksi atau bahkan
mengeliminasi kesalahan masyartakat terjebak dalam jeratan investasi tanpa
kompetensi, baik dalam instrumen seperti saham, reksadana, forex, cryptocurrency, dan lain-lain. Literasi
keuangan yang baik menjadi penangkal gerakan FoMo investasi karena pada
dasarnya individu ataupun institusi telah memiliki keterampilan, pemahaman,
serta sikap yang independen dalam menentukan pilihan investasinya.
Pertanyaan
selanjutnya, bagaimana literasi keuangan ini bergerak secara optimal? Hal
mendasar yang harus dilakukan ialah membangun komitmen semua pihak untuk
bahu-membahu meningkatkan literasi keuangan secara padu dan simultan.
Menuju Masyarakat Indonesia Well Literate
Kondisi masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya well literate. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 yang menunjukkan indeks literasi keuangan hanya sebesar 38,03%.
Angka ini dinilai masih sangat
rendah jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia serta memiliki
persebaran yang kurang merata. Tujuan keuangan masyarakat Indonesia juga masih berfokus
pada kebutuhan jangka pendek dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan
keuangan.
Pemerintah dan berbagai instansi jasa keuangan terkait sebagai pemangku kepentingan sudah seyogyanya semakin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan melalui edukasi keuangan secara berkesinambungan dengan memprioritaskan kebutuhan wilayah, sasaran, dan/atau sektoral tertentu.
Mensinergikan
materi edukasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan nasional pada setiap
jenjang pendidikan formal dapat menjadi core
action dalam rangka meningkatkan indeks literasi keuangan di Indonesia.
Pengembangan infrastruktur
penunjang seperti membangun database nasional
materi literasi keuangan, mendorong penggunaan media berbasis teknologi
informasi dalam edukasi keuangan termasuk pengembangan e-learning, memfasilitasi dan mendorong pendirian pusat riset
literasi keuangan di berbagai perguruan tinggi/lembaga/ pemerintah baik pusat
maupun daerah, dan lain sebagainya merupakan opsi absolut yang harus
diaktualisasikan guna mencapai masyarakat Indonesia yang well literate.
Pada
kondisi sekarang ini, dengan literasi keuangan yang well literate, setidaknya kita dapat meminimalisasi risiko
investasi, ibaratnya kita tidak lagi membeli kucing dalam karung, sehingga FoMO yang menjamur saat ini bukan lagi
menjadi suatu ancaman, melainkan peluang mengetahui dan mendalami instrumen
investasi dan keuangan yang baru, dengan catatan diiringi dengan literasi; kompetensi
keuangan yang mumpuni dan komprehensif. Semoga
BGvideo#05
Nagi, Flores Timur, NTT